Selayang Pandang Latihan Dasar CPNS

Pekan terakhir di bulan Juni ini adalah pekan yang lumayan padat. Pekan sebelumnya, saya mendapat undangan dari Kantor Bahasa Lampung untuk menghadiri acara Diseminasi Gerakan Literasi Nasional di Lampung 26-28 Juni. Sayangnya, sejak Mei saya sudah ditugasi untuk menghadiri acara Workshop Pengajar Latihan Dasar (Latsar, atau istilah yang lebih populer: diklat prajabatan) CPNS pada 25-27 Juni di Pusdiklat Kemristekdikti di Kompleks Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang Selatan. Jadilah saya menghadiri acara workshop tersebut.

Saya berangkat sambil membawa ananda Bintang karena kebetulan dia sedang libur sekolah plus tidak ada yang menjaganya di rumah. Kami berangkat tanggal 24 Juni pukul 17 dengan pesawat Garuda. Kami sampai di Wisma Tamu Puspiptek (WTP) sekitar pukul 20.00. Kami disambut dan dilayani dengan sangat ramah dan tulus oleh panitia.

Pada hari Selasa, 25 Juni, kami berangkat dengan bis yang disediakan ke lokasi pelatihan. Bintang ikut serta juga. Saya berpesan kepadanya agar ia bisa tertib dan berlaku sopan kepada siapapun. WTP dan Gedung Pusdiklat sesungguhnya masih berada dalam satu kompleks, yaitu kompleks Puspiptek. Hanya saja, saking luasnya, kami harus naik bis untuk menuju ke gedung acara. Kompleks Puspiptek ini adalah “warisan” Pak Habibie. Gedung tempat kami pelatihan beserta interiornya bahkan masih sama dengan kondisi pertama kali dibangun. Di dalam kompleks ini, terdapat kantor BATAN, BPPT, laboratorium berbagai bidang penelitian, pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat), perumahan dinas, wisma tamu, sarana olahraga, dan sebagainya.

Acara dimulai dengan menyanyinyakan lagu Indonesia Raya 3 stanza yang sukses membuat air mata berlinang. Setelah itu, sambutan disampaikan oleh Kepala Pusdiklat Kemristekdikti, Ir. Wisnu S. Sunarso, M.Eng. Beliau menyampaikan latar belakang diselenggarakannya pelatihan ini. Di Kemristekdikti, terdapat 7800-an CPNS hasil perekrutan tahun 2018. Sesuai amanat UU ASN, mereka semua harus berstatus PNS dalam kurun waktu setahun sejak penetapan SK. Padahal, dengan jumlah sebesar tersebut, Pusdiklat yang selama ini mengurus diklat prajabatan Kemristekdikti tidak mungkin bisa menyelesaikannya karena keterbatasan sumber daya dan waktu.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No 12 Tahun 2018, dilakukan terobosan dengan menjalin kerja sama antara Pusdiklat Kemristekdikti dengan perguruan-perguruan tinggi negeri yang memiliki fasilitas berupa ruang kelas yang banyak dan asrama untuk residensi peserta diklat prajabatan. Selain itu, dosen-dosen dari berbagai PTN juga dibekali pelatihan untuk menjadi fasilitator atau pengajar diklat prajabatan, seperti yang sekarang sedang saya ikuti. Merupakan suatu kehormatan dan keberuntungan bagi saya karena ternyata banyak guru besar, bahkan Rektor (Universitas Negeri Padang), yang turut serta mengikuti pelatihan ini. Saya juga bertemu dengan dosen saya dahulu di UNY yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sungguh suatu momen yang berharga untuk saya “ngalap berkah” sekaligus belajar rendah hati dari beliau semua.

Materi hari ini disampaikan oleh Dr. M. Taufiq, DEA selaku Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, yang menjelaskan kebijakan pengembangan SDM ASN dan Latihan Dasar Terintegrasi untuk CPNS RI. Terdapat dua tantangan yang mendasari kebijakan latsar untuk CPNS ini.

Pertama, tantangan lingkungan strategis. Indonesia akan menghadapi bonus demografi dan berprospek menduduki peringkat ketujuh negara berekonomi kuat tahun 2030, dan naik ke peringkat keempat pada tahun 2050. Hal ini didukung oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi di Asia yang mencapai 5,4%, tertinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7%. Seiring pertumbuhan ekonomi dan bertambahanya populasi hingga mencapai 8,3 miliar di tahun 2030, kita membutuhkan sumber daya air (40%), bahan pangan (35%), dan energi (50%) lebih banyak dari saat ini.  Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045 saat jumlah penduduk mencapai 319 juta, dengan proyeksi angka kelahiran 2,1; usia harapan hidup mencapai 75,5 tahun; jumlah lansia 63,3 juta; penduduk tinggal di perkotaan 62,9%. Di saat negara-negara lain mengalami aging demography, tidak demikian halnya di Indonesia. Demografi ini harus disiapkan kualitasnya agar ia menjadi “bonus”, bukan malah menjadi “bencana”.

Kedua, tantangan pengembangan kompetensi ASN. Laporan World Economic Forum 2015-19 tentang kendala pembangunan di Indonesia adalah korupsi, infrastruktur, dan inefisiensi birokrasi. Saat ini, birokrasi di Indonesia secara umum dioperasikan oleh aging generation. Padahal, kebutuhan akan birokrasi yang lincah dan cekatan tidak dapat ditunda lagi. Berpijak pada proyeksi Indonesia di masa depan di atas, diperlukan inovasi untuk meningkatkan kompetensi ASN demi menjawab tantangan zaman dan lingkungan di atas. Arah pembangunan ASN dilaksanakan secara berkelanjutan yang tercantum dalam 4 tahap RPJM. RPJM 2005-2009 pengembangan kompetensi ASN ditujukan untuk menciptakan good governance. RPJM 2010-2014 mengamanatkan reformasi birokrasi. Selanjutnya, di RPJM 2015-2019 diberlakukan ASN Merit System. Semua pengembangan tersebut demi mewujudkan world class government (RPJM 2019-2024) dengan profil ASN yang memiliki nasionalisme, integritas, hospitality, networking, dan menguasai teknologi informasi, bahasa asing, serta keterampilan kewirausahaan.

Untuk melahirkan ASN yang sesuai profil di atas, perlu disusun strategi pembelajaran Latsar yang lebih kontekstual dan terintegrasi. Tren saat ini mengindikasikan adanya penurunan pembelajaran dengan metode klasikal. Pembelajaran dengan pendekatan teknologi mulai banyak diterapkan. Demikian pula pembelajaran dengan metode magang (on the job experience). Metode pembelajaran latsar perlu disesuaikan dengan karakter generasi milenial yang akrab dengan e-learning, podcast, gamification, wiki, mobile based learning, dan project based learning.

Komposisi pembelajaran Latsar CPNS adalah 10% pembelajaran di kelas, 20% mentoring/coaching, dan 70% on the job experience. Dengan komposisi tersebut, diharapkan tercipta sistem pembelajaran yang responsif, efisien, dan terintegrasi. Dengan demikian, CPNS  mampu beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah cepat karena akan banyak mengeyam pembelajaran organisasi alih-alih pembelajaran individual. Pembelajaran organisasi akan membangun budaya ASN yang kuat di atas identitas sektoral dan daerah. CPNS juga akan belajar mengintegrasikan proses pembelajarannya dengan kinerja organisasi dalam mewujudkan arah kebijakan pemerintah. Di saat yang sama, CPNS juga dapat membangun leadership development dengan strategi organisasi.

Berdasarkan UU ASN Pasal 63-65, CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. CPNS yang dinyatakan tidak lulus pendidikan dan pelatihan akan diberhentikan sebagai calon PNS. Misi Latsar CPNS adalah untuk mempersiapkan CPNS memasuki kultur baru di birokrasi dengan mandat dan untuk membentuk karakter PNS, dan kemampuan PNS agar dapat bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural, dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government serta didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS.

Dasar pengembangan kompetensi adalah Pasal 10 UU ASN tentang fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat dan pemersatu bangsa. Agar seorang PNS dapat mengemban fungsi tersebut, diperlukan diklat yang membangun kompetensi PNS yang meliputi sikap perilaku Bela Negara; aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; aktualisasi kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Untuk itu, disusunlah latsar terintegrasi CPNS yang meliputi tiga agenda besar dengan masa pelatihan total 51 hari kerja (Orientasi 1 hari, Agenda 1: Bela Negara selama 5 hari, Agenda 2: Nilai-nilai Dasar PNS selama  5 hari, Agenda 3: Peran dan Kedudukan PNS selama 2 hari, Aktualisasi dan Habituasi  selama 30 hari, Evaluasi selama 3 hari)

Agenda pertama dilaksanakan selama 5 hari di lokasi diklat (on campus/class). Agenda ini meliputi materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Bela Negara; analisis isu kontemporer (korupsi, narkoba, money laundry, komunikasi massa, proxy war, dan terorisme); kesiapsiagaan bela negara (tata upacara sipil, PBB, keprotokolan, kewaspadaan dini, team building, caraka malam dan Api Semangat Bela Negara). Tujuan dari agenda ini adalah membentuk sikap bela negara. Terdapat 45 jam pelajaran (@45 menit) yang diperlukan untuk agenda ini, yang merupakan porsi terbanyak dari semua agenda on campus.

Terdapat pertimbangan khusus perihal ini yaitu adanya survey dari Alvara Research Center yang menyebutkan bahwa 19,4% PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan sebanyak 22,2% setuju dengan konsep khilafah. Artinya, terdapat krisis nasionalisme dan pola pikir yang harus dibenahi terkait kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila. Fenomena ini mengindikasikan adanya disorientasi budaya dan escapology. Akses informasi yang tanpa batas, gaya hidup yang materialis, berbagai keinginan dapat terpenuhi tapi pada saat yang sama merasa hampa, memicu sebagian orang untuk mencari alternatif ideologi yg non-NKRI. Penambahan jam pelajaran untuk agenda ini (dari sebelumnya 18 jam pelajaran) bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi rekrutan CPNS baru agar memahami posisi dirinya sebagai abdi negara yang harus setia kepada bentuk dan ideologi negara. Kesadaran ini krusial karena CPNS baru saat ini adalah para pengambil keputusan pada 20-25 tahun mendatang.

Agenda kedua dan ketiga bertujuan untuk membentuk karakter PNS yang profesional. Agenda kedua , membekali CPNS dengan nilai-nilai dasar berupa akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan antikorupsi (ANEKA); masing-masing 12 jam pelajaran.  Agenda ketiga, terdiri dari materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government; masing-masing 6 jam pelajaran. Materi dalam kedua agenda ini dapat disampaikan dengan metode pembelajaran on campus, baik secara tatap muka maupun e-learning.

Selanjutnya, CPNS mengikuti kegiatan aktualisasi dan habituasi dengan sistem belajar on the job experience (off campus) selama 30 hari di instansi kerja masing-masing agar dapat menguasai kompetensi teknis sesuai bidangnya, baik secara administratif maupun substantif. Mereka diwajibkan untuk menerapkan agenda 1-3 di instansi kerja masing-masing, dengan dibimbing oleh coach dan mentor. Perlu dipertimbangkan mentor yang dapat diteladani untuk memutus lingkaran setan birokrasi yang tidak efektif dan pembelajaran kolektif negatif yang “mencemari” SDM baru. Sebelum terjun ke instansi, peserta wajib mempresentasikan rencana aksinya. Setelah selesai melaksanakan aktualisasi dan habituasi, peserta wajib menyajikan laporan hasil aksinya kepada penguji, mentor, dan coach.

Dengan latsar terintegrasi ini, diharapkan CPNS akan memiliki keterampilan manajerial, teknikal, dan sosiokultural. Juga tertanam sikap Bela Negara, nilai-nilai PNS, serta peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Paduan metode pembelajaran berupa metode klasikal, praktik langsung, role play, team building, coaching, mentoring, on the job training, project based learning, dsb bertujuan untuk menumbuhkan semangat pratiotisme, tidak profit oriented, dan rela berjuang untuk negara dalam konteks profesi masing-masing.

2 thoughts on “Selayang Pandang Latihan Dasar CPNS”

Leave a Reply to AHMAD AMIN Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *